Mempawah, PPID - Bupati Mempawah, Hj. Erlina mewakili 84 pemerintah daerah menandatangai Perjanjian Kerja sama (PKS) optimalisasi pemungutan Pajak Pusat, dan Pajak Daerah antar Direktorat Jenderal Pajak (DJP)- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Pemda Tahap III Tahun 2021, secara virtual di Aula Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah, Rabu (21/4/2021).

Kegiatan tersebut turut dihadiri, Sekretaris Daerah, Ismail, Kepala KPP Mempawah, Rr Pahlawati Hadiningrum, serta Kepala OPD terkait.

Erlina mengatakan, merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan ditunjuknya Bupati Mempawah untuk memberikan sambutan pada acara ini sebagai perwakilan dari 84 pemerintah daerah peserta PKS. Untuk itu, Erlina mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.  

“Terlebih lagi, pada hari ini bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini, seorang pejuang emansipasi perempuan. Kami mengucapkan selamat hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia yang tangguh dan hebat, tetap semangat dan teruslah berkarya untuk membangun negeri tercinta,” ujarnya.

Sebagai perwakilan 84 Pemerintah Daerah peserta PKS, Erlina mengapresiasi adanya perjanjian kerjasama yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan, dengan merangkul pemerintah Daerah.

Untuk itu, ia mengajak bersama-sama bersinergi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dalam bentuk kegiatan bersama, sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara umum, inti dari materi PKS menekankan pada pentingnya pertukaran data dan informasi antar fiskus pusat, dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengenalan proses bisnis pengawasan wajib pajak secara bersama. Dan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Pajak, dan perangkat daerah pengelola pendapatan daerah,” ungkap Erlina.

Selain itu, kata Erlina, kegiatan ini adalah mempertegas kembali kewajiban Pemda sebagai dari Instansi, Lembaga Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) untuk menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan perpajakan Ditjen Pajak.

“Kami berharap dengan adanya PKS ini, akan lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur daerah di bidang perpajakan, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis perpajakan daerah,” harapnya.

Disamping itu, imbuh Erlina, kami juga mengharapkan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak dapat menjaga dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dan Kiranya PKS ini kedepan dapat dikembangkan dan diperluas.

“Mudah-mudahan seluruh Pemda nantinya dapat mengikuti PKS ini, sehingga penerimaan pajak daerah dapat lebih ditingkatkan seiring dengan peningkatan pajak pusat. Pembangunan lebih dapat digalakan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Dvd)